KPSN: PSSI Tak Bisa Nolak Jika KLB Digelar Besok

INILAHCOM, Jakarta - Ketua Komite Perubahan Sepakbola Nasional (KPSN), Suhendra Hadikunto, menyebut PSSI selama ini berlindung di balik statuta FIFA untuk melanggengkan kekuasan. Reorganisasi PSSI lewat Kongres Luar Biasa (KLB) harus dilakukan sesegera mungkin.

Kongres Tahunan PSSI 2019 di Bali pada 20 Januari lalu dikejutkan dengan keputusan Edy Rahmayadi mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Djoko Driyono yang sebelumnya menjabat Waketum PSSI dipercaya memimpin PSSi sebagai pelaksana tugas ketum.

Wacana Kongres Luar Biasa (KLB) mencuat di kalangan mayoritas voters (pemilik suara). Kondisi federasi dinilai sudah sangat buruk karena beberapa anggota Komite Eksekutif (Exco) terjerat kasus hukum pengaturan skor, bahkan ada yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Atas dasar itu, Suhendra menginginkan agar segera digelar KLB. Ia menyebut KLB tak perlu menunggu sampai tiga bulan setelah mundurnya Edy Rahmayadi. Menurutnya, selama ini PSSI terlalu kaku menginterpretasikan statuta FIFA.

Pada akhirnya, hal tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai alat untuk melanggenggkan kepentingan kelompok tertentu.

"Ini sebetulnya begini, statuta FIFA dijadikan tameng mereka (PSSI) berlindung dari kekeliruan. Jadi harusnya statuta FIFA dipahami secara kearifan lokal, secaras general dia mengatur, tetapui harus mengacu pada kearifan lokal," jelas Suhendra dalam wawancara eksklusif dengan INILAHCOM di Kantor KPSN, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (8/2/2019) sore WIB.

"Ia (Djoko Driyono) mengatakan KLB itu membutuhkan persiapan selama tiga bulan, itu dia bermain dengan waktu. Padahal, saya katakan lagi kalau kita lakukan tiga bulan itu adalah mustahil. Besok atau minggu depan juga bisa dilakukan KLB dengan alasan yang tidak bisa dia tolak, bersamaan dengan pilpres," ia menambahkan.

Suhendra menegaskan usulan KPSN segera melakukan KLB mendapat dukungan dari mayoritas pemilik suara di PSSI (voters). KLB dianggap menjadi opsi terbaik mengembalikan marwah PSSI sebagai induk sepakbola nasional.

"FIFA pasti mendengar voters. Dan hampir semua voters diundang beberapa pertemuan, semuanya mendukung kesana memang," lanjut mantan ketua Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Indonesia-Vietnam itu.

"Saya kira ini tanggung jawab kita bersama, karena semua membercommunity menginginkan perubahan dan harus kita mulai dari hari ini."

"Apa harus ada figur baru? Itu sebuah keharusan, harus diubah (pengurus PSSI) semua," ia memungkasi.

Let's block ads! (Why?)