Jokdri Tantang Peminat Ketum PSSI Segera Muncul

INILAHCOM, Jakarta - Joko 'Jokdri' Driyono, plt Ketum PSSI pasca mundurnya Edy Rahmayadi, mengabaikan beragam gunjingan dari berbagai pihak terkait dirinya, PSSI maupun tata kelola sepakbola NKRI.

"Lebih baik saya fokus bekerja sebagai pemegang amanah yang saya terima dari Pak Edy. Silakan bicara & hujat apa saja, terpenting jangan hanya bicara. Harus dibuktikan. Saya dan pengurus lain yang terus mendedikasikan waktu, pikiran, energi tak ingin PSSI dan sepakbola NKRI tersandera dengan tudingan-tudingan yang boleh jadi sebagian berangkat dari rasa tidak suka, " tegas Jokdri saat ditemui INILAHCOM di Kedai Kopi Splash Apartemen The Grove Epicentrum, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (23/1/2019) malam.

Jokdri tak menampik urusan sepakbola memang selalu menyita perhatian. Sayangnya, menurut Jodri, di Tanah Air urusan sepakbola lebih ramai dibicarakan. "Banyak orang seperti paham betul dan mampu berbuat, padahal cuma berhenti di omongan. Implementasinya minim, bahkan nol besar. Ibaratnya, di negeri ini sepakbola lebih ramai dibicarakan dengan tendensi rupa-rupa, sepakbola dalam permainan di lapangan sangat minim. Everybody many talk about football and always talking, but poor in the football game. Semua ini terkait kultur," ungkap Jokdri.

Seraya memohon maaf, Jokdri menjelaskan tentang kultur yang disebutnya. Mayoritas anak bangsa ini, menurut Jokdri, belum paham dan siap lahir batin menghadapi persaingan berikut konsekuensinya. Jokdri mencontohkan, pihak yang kalah atau gagal mencapai tujuannya dalam persaingan cenderung mencari-cari dalih dengan umbar omongan yang mengarah tudingan bahwa pihak yang menang lakukan kecurangan atau dikondisikan pihak lain buat muncul sebagai pemenang. "Tak heran jika PSSI, operator kompetisi maupun pelaksanaan sepakbola di tingkat liga dan timnas hampir selalu diriuhkan beragam gunjingan," kata Jokdri.

Meski begitu, Jokdri mengaku dirinya tak lantas gamang, apalagi menyerah. "Menjabat plt Ketum PSSI bukan misi dan ambisi saya. Mestinya, dari sisi etika, sebagai ban serep (wakil) saya ikut mundur saat Pak Edy sebagai komandan menyatakan mundur. Tapi, karena beliau menyerahkan mandat kepada saya buat melanjutkan tanggung jawabnya, bagi saya ini adalah amanah yang wajib saya hormati dan laksanakan. Saya pun langsung berbagi pandangan dan semangat dengan pengurus lain maupun para voters," lanjut Jokdri.

"Bahkan, saya buka kesempatan bagi voters jika memang menghendaki pemilihan Ketua Umum Definitif PSSI lewat KLB. Ternyata semua sepakat kepengurusan PSSI termasuk posisi saya sebagai plt ketum berjalan hingga 2020 sesuai tenggat waktu kepengurusan 2016-2020 hasil KLB 10 November 2016. Itu sebabnya, saya bersama pengurus lain dan voters memilih fokus bekerja sebaik-baiknya, " papar Jokdri.

Tanpa ragu, Jokdri menyatakan dirinya siap dengan ikhlas dan legowo meninggalkan federasi jika keluarga besar (pengurus dan voters) PSSI memintanya." Jika mereka minta saya minggir karena inginkan sosok lain yang sudah siap dan mampu, saya bakal penuhi itu tanpa ribut-ribut. Catat ini, saya bakal tinggalkan federasi jika diminta pengurus dan voters PSSI. Tapi, tak seorang pun berhak melarang saya mencintai dan berbuat yang terbaik bagi sepakbola. Tidak jadi pengurus di PSSI pun saya tidak bakal memadamkan cinta dan dedikasi saya buat sepakbola NKRI, " tandas Jkodri.

Artinya, Jokdri yang sarat pengalaman dan pengetahuan berkat intensitasnya menggeluti tugas dan tanggung jawab di PSSI sejak era Azwar Anas pada awal 1990-an dan sempat pula merangkap sebagai CEO operator kompetisi PT Liga Indonesia (LI), dalam kapasitasnya selaku plt Ketum PSSI kini membuka pintu bagi siapa pun yang menginginkan kursi PSSI-1.

Meski demikian, sepakat dengan para voters yang hadir dalam Kongres Tahunan PSSI 20 Januari 2019 di Nusa Dua, Bali, Jokdri menganggap prosesnya tak perlu terburu-buru semisal lewat KLB. Jodri menyebut situasi di Tanah Air saat ini tengah sensitif terkait persiapan Pemilu dan Pilpres 17 April 2019.

"KLB tentu rawan konflik, butuh anggaran besar, dan merepotkan. Juga tak efektif karena Ketum PSSI terpilih di KLB hanya bekerja kurang dari setahun. Mubazir. Jadi, biar saja kepengurusan PSSI saat ini bekerja sampai November 2020. Toh, Pak Jokdri sebagai plt Ketum PSSI mumpuni kok. Pengalaman, kapasitas, dan interaksi beliau di lingkup internasional dibutuhkan PSSI dan sepakbola NKRI. Saya menaruh harapan besar perbaikan kinerja dan out put PSSI di pundak Pak Jodri, " ucap AKBP Sumardji, tim manajer Bhayangkara FC yang juga bagian dari 85 voters pada Kongres Tahunan PSSI 20 Januari 2019 di Nusa Dua, Bali.

Kesempatan hingga November 2019 juga jadi momen bagus bagi mereka yang siap dan berkemauan kuat menduduki kursi PSSI-1. "Segeralah deklarasikan kesiapan dan rencana program kerja dilengkapi portofolionya supaya masyarakat sepakbola di Tanah Air dan para voters lebih dini mengetahui para kandidat secara mendalam. Lebih cepat muncul makin baik. Ayo, jangan sembunyi atau malu-malu kucing lagi. Saya pribadi mendukung kemunculan setiap kandidat yang serius dan memenuhi syarat, termasuk minimal dua tahun jadi pembina klub sesuai statuta, " kata Jokdri.

Sejauh ini, sejumlah nama yang konon membidik kursi PSSI-1 mulai muncul meski masih samar-samar. Sebutlah Erick Thohir dan Komjen Iriawan yang akrab disap Iwan Bule. Bahkan, Ketua Umum PKB Muhaimin 'Cak Imin' Iskandar pun belakangan menyatakan kesiapannya kendati haya lewat tweeter.

Kepada para kandidat serius, Jokdri mengingatkan soal tiga faktor penting sekaligus menentukan dalam upaya memperbaiki kinerja PSSI dan tata kelola sepakbola NKRI. Tiga faktor itu adalah political, manajerial, dan football (implementasi). Sejak lama hingga saat ini, menurut Jokdri, faktor political masih terlalu dominan. Sepakbola lebih ramai dibicarakan dalam berbagai dimensi termasuk di dalamnya. Faktor manajerial yang menuntut ekspertasi dan profesionalisme maupun faktor football dalam artian implementasi masih kalah jauh dominan. "Ketum PSSI ke depan harus bekerja ekstra keras dan bersungguh-sungguh agar mampu membalikkan kadar dominasi tiga faktor itu. Di banyak negara lain, faktor manajerial dan football di baris terdepan," ujar Jokdri.

Terkait kasus pengaturan skor dengan sejumlah tersangka temuan tim Satgas Antimafia Bola yang membuat dirinya ikut diperiksa pada Kamis (24/1/2019), Jokdri menyatakan sepakbola di mana pun wajib menegakkan azas fairplay. Setiap tim yg bertanding, lanjut Jodri, harus usung tujuan menang dengan tetap menghormati regulasi.

"Tim pemenang diketahui setelah laga 2 x 45 menit selesai. Jika tim pemenang sudah diketahui sebelum laga dimulai, itu jelas tak wajar dan rusak. Indikasi kerusakan menguat saat di lapangan. Misal terjadi gol bunuh diri atau lini pertahanan sengaja dilonggarkan supaya pemain lawan lebih mudah bikin gol kemenangan. Penonton di stadion maupun di layar kaca bisa ikut menangkap gelagat buruk itu. Ke depan, PSSI memang butuh tim independen yang tugasnya mengawasi situasi sebelum, selama, dan sesudah pertandingan. Tindakan preventif jelas lebih baik agar praktik pengaturan skor yg menabrak azas fairplay tak lagi terjadi," jelas Jokdri.

Terhadap sejumlah nama yang sudah ditahan dengan status tersangka berdasarkan bukti dan kesaksian temuan tim Satgas Antimafia Bola, Jodri sependapat dengan Edy Ranayadi. Dia berharap pihak berkimpeten jatuhkan hukuman tegas & seberat-beratnya agar menumbulkan efek jera.

"Terpenting keputusan berdasarkan data dan kesaksian yang bisa dibuktikan. Bukan berdasarkan gunjingan karena suka dan tidak suka akibat tak siap lahir batin hadapi persaingan dengan segenap konsekuensinya," tutup Jokdri.

Let's block ads! (Why?)