Publik Perlu Bantu PSSI atasi Match Fixing

INILAHCOM, Jakarta - Praktik pengaturan skor bukan hal baru di sepakbola Indonesia. Sinergi antara masyarakat dengan PSSI perlu dilakukan guna menyelamatkan masa depan sepakbola nasional.

Akhir-akhir ini publik tengah ramai membicarakan isu pengaturan skor (match fixing) yang terjadi di Liga 2 dan Liga 1 2018. Dugaan keterlibatan orang dalam federasi mencuat setelah Manajer Madura FC, Januar Hermanto, mengaku pernah diminta anggota Exco PSSI, Hidayat, agar timnya mau mengalah dari PSS Sleman di delapan besar Liga 2.

Tak sampai disitu, ada beberapa pertandingan yang diklaim sudah disusupi jaringan mafia dan bandar judi internasional. Seperti yang diungkap mantan pelaku match fixing, Bambang Suryo. Ia menyebut nama Vigit Waluyo yang merupakan pemain lama dalam urusan jual beli pertandingan.

Manajer Persija Jakarta, Gede Widiade, angkat bicara mengenai isu pengaturan skor di Indonesia. Menurutnya, hal tersebut sudah jadi rahasia umum.

Permasalahannya, sampai saat ini sangat sulit sekali membongkar jaringan pengaturan skor karena kurangnya komitmen pihak terkait.

"Match fixing Indonesia sudah biasa, tapi apakah ada buktinya? Saya mantan lawyer, ada orang mengaku maling, tapi didiamkan saja. Buat apa membicarakan itu? Kalau malingnya sudah mengaku tapi tidak ditangkap buat apa. Saya mau tanya nih, gubernur korupsi ditangkap KPK," ujar Gede dalam diskusi PSSI Pers di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Jumat (30/11/2018) siang WIB.

Jika terus dibiarkan, kata Gede, pengaturan skor berpotensi merusak atmosfer sepakbola nasional yang mulai berkembang ke ranah industri olahraga. Tak sampai disitu, sepakbola Indonesia rasanya akan sulit berprestasi di kancah regional apalagi internasional.

Lebih lanjut, Gede meminta peran aktif dari masyarakat bersama-sama memerangi pengaturan skor agar PSSI tak sendirian memberantas hal tersebut.

"Match fixing itu pidana, pengaturan skor pidana, kalau bukan delik aduan harusnya polisi tangkap. Kalau delik aduan, siapa merasa dirugikan, kalau federasi tidak berani, harus masyarakat yang melakukan class action, sangat mudah," ia memungkasi.

Let's block ads! (Why?)